Kongkret! Ini Gebrakan Sapu Bersih BUMN Ala Erick Thohir

Jakarta, CNBC Indonesia - Akhir pekan lalu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengumumkan kebijakan baru yaitu melarang BUMN untuk membagikan atau memberikan suvenir dalam setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan hal tersebut dalam Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara SE-8/MBU/12/2019 tentang larangan memberikan souvenir atau sejenisnya.

Dalam surat yang ditetapkan pada 5 Desember 2019, setidaknya ada dua isi penting. Pertama, setiap penyelenggaraan RUPS pada Persero dan Rapat Pembahasan Bersama pada Perum, dilarang untuk memberikan suvenir atau sejenisnya kepada siapapun.

Kedua, dalam rangka memastikan keterpenuhan kuorum penyelenggaraan RUPS, dimungkinkan pemberian suvenir kepada pihak pemegang saham selain negara dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.
Disebutkan pula bahwa maksud diterapkannya kebijakan ini adalah untuk efisiensi dan perwujudan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada Persero dan Perum.

"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai peran strategis dalam mewujudkan tujuan bernegara harus dioptimalkan dengan cara menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)," bunyi surat tersebut seperti dikutip Sabtu (7/12/2019).

Penerapan GCG tersebut termasuk dalam pemberian souvenir atau sejenisnya dalam penyelenggaraan RUPS pada Persero atau Rapat Pembahasan Bersama pada Perum. Tujuannya agar sejalan dengan prinsip efisiensi dan pengelolaan perusahaan yang baik.

Kebijakan tersebut melengkapi sejumlah terobosan yang dilakukan Erick yang belum genap dua bulan menjabat sebagai Menteri BUMN. Aksi yang dilakukan Erick diharapkan bisa membawa citra dan kinerja BUMN menjadi lebih baik.

Beberapa gebrakan yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu pembentukan task force untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga aksi 'bersih-bersih' di tubuh BUMN.

Terobosan pertama adalah pembentukan satuan tugas untuk segera merampungkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pada 4 November lalu, task force dibentuk oleh menteri BUMN dan dipimpin oleh Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Chandra Dwiputra.

Kehadiran satgas diharapkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak molor karena ditargetkan dapat beroperasi pada 2021.

Tak cukup sampai di pembentukan satgas, Erick juga melakukan sederet aksi bersih-bersih di tubuh BUMN. Diawali dengan memangkas jabatan deputi di Kementerian BUMN. Pada era Rini, jabatan deputi diisi oleh tujuh orang. Namun, Erick memangkasnya menjadi hanya tiga orang saja.

Aksi restrukturisasi tersebut dinilai Erick sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan efisiensi birokrasi demi mempercepat langkah membangun bangsa.

Gebrakan lain yang dilakukan oleh Erick adalah mengangkat Basuki Tjahaja Purnama atau yang sering dikenal sebagai Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina. Kebijakan ini tak pelak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Erick juga menunjuk mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra Marta Hamzah sebagai Komisaris Utama BTN.

Ari Askhara, Disayang Rini Ditendang Erick
[Gambas:Video CNBC]

Dalam rangka untuk mengoptimalkan kinerja BUMN, Erick juga melakukan evaluasi terhadap sinergi antara BUMN dengan anak usahanya. Erick menyoroti bahwa perusahaan plat merah banyak yang memiliki entitas anak yang tidak mendukung core bisnis induk sehingga menjadi tidak sinergis.

Yang paling baru dan paling hangat adalah memutuskan untuk memberhentikan empat anggota dewan direksi PT Garuda Indonesia Tbk yang terlibat dalam skandal penyelundupan moge Harley Davidson dan sepeda Brompton yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp 1,5 miliar.

Skandal tersebut melibatkan Direktur Utama Garuda I Gusti Ngurah Askhara. Dalam penerbangan tersebut ada tiga direksi maskapai BUMN tersebut yang tercatat dalam manifes.

Mereka adalah Iwan Joeniarto yang menjabat Direktur Teknik dan Layanan Garuda, Mohammad Iqbal yang menjabat sebagai Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha, dan Heri Akhyar yang merupakan Direktur Human Capital.