Upah Minimum di Jawa Barat Bakal Tembus Rp 5 Juta, Benarkah?

Jakarta, CNBC Indonesia- Meski Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengesahkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk 2020, kalangan buruh masih tetap merasa keberatan. Buruh masih mendesak agar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyiapkan dukungan soal perundingan mengenai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) antara buruh dan pengusaha.

"Kita minta gubernur mengeluarkan surat edaran untuk memfasilitasi perundingan UMSK," kata Ketua Aliansi Buruh Jabar Asep Sudrajat, saat menggelar demo di Gedung Sate, Senin (2/12).

Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan bahwa konsep Upah Minimum Provinsi (UMP) harusnya sudah tidak diperlukan kecuali untuk DKI Jakarta, jadi daerah lainnya cukup dengan penetapan UMK dan UMSK termasuk di Jabar. Dengan kata lain, UMSK 2020 bagi buruh harus tetap ada.
"UMSK sudah diatur dalam UU ketenagakerjaan, jadi tidak bisa dihilangkan. UMSK bertujuan memberikan rasa keadilan bagi pekerja yaitu bagi industri yang mempunyai keuntungan besar dan mempunyai nilai tambah bagi negara maka wajar bila dapat upah yang lebih layak dengan nilai lebih besar dari UMK seperti industri pertambangan, otomotif, elektronik, perbankan, logam dan lain-lain," katanya kepada CNBC Indonesia.

Ia mengatakan biasanya industri-industri tersebut berada di wilayah dengan kawasan industri nya besar seperti di Jakarta Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kota Batam, Kota Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan dan lain-lain.

"Sehingga dibutuhkan diterbitkannya UMSK," katanya.

Let's block ads! (Why?)