Wacana pemblokiran game yang dinilai banyak memberikan mudarat ketimbang manfaat ini menyeruak di beberapa negara. Salah satunya di negeri tetangga, Malaysia yang disebut siap haramkan game tembak-tembakan itu.
Ulama negeri jiran berpendapat game tersebut dikhawatirkan mendorong generasi muda ke arah terorisme, menurut ulama Malaysia, Mufti Negri Sembilan Datuk Mohd Yusof Ahmad.
Kekhawatiran ini bukannya tak beralasan, tapi muncul setelah terjadinya penembakan masal di dua Masjid di daerah Christchurch, Selandia Baru. Dalam aksi brutal yang menewaskan 50 orang dan menyebabkan puluhan orang lainnya terluka, diduga pelakunya terinspirasi dari game tembak-tembakan, seperti PUBG.
Tapi, Menteri Pemuda Olahraga Syed Saddiq menentang usulan ini. "Mau haramkan Video Game PUBG? Saya tidak setuju. Itu penjelasan saya." Katanya melalui postingan di Instagram, Senin (18/3/2019).
Lantas, Bagaimana dengan Indonesia?
Ternyata Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat juga memiliki perhatian yang sama. MUI Pusat menyatakan akan membuat kajian terhadap PUBG.
Wakil Sekretaris Jenderal (Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan mengatakan MUI sedang mengkaji fatwa haram gim Player Unknown's Battlegrounds atau PUBG. Ia pun memastikan fatwa terkait gim tersebut akan dirilis segera.
Ditemui di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (25/3/2019), Amirsyah menjelaskan, saat ini MUI sedang meminta masukan dari berbagai pihak. Agar gim PUBG dapat dilihat dari sisi substantif.
"Apakah nanti fatwanya segera akan diterbitkan tergantung pada kajian akademik dan masukan dari bebagai pihak. Aspek kesehatan, psikologi, semua pihak kita mintai masukan," ujar Amirsyah.
Kominfo Wacanakan Pembatasan Main Gim
Bukan cuma MUI, Kementerian Komunikasi dan Informatika pun meramaikan pemberitaaan dengan melontarkan wacana pembatasan bermain gim.
Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Semuel Abrijani mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan pembatasan durasi main gim Player Unknown's Battleground (PUBG) Mobile. Adapun pembatasan durasi main PUBG selama enam jam sedang di uji coba di India.
"Menarik juga itu [pembatasan durasi main PUBG]. Saya harus lihat aturannya karena bagaimana buat gim yang lainnya? berarti kan pembatasannya harus serempak," kata Semuel di Kantor Kemkominfo, Jakarta, Senin (25/3/2019).
 Foto: Infografis/PUBG Rugikan Negara/Edward Ricardo |
BI Sebut PUBG Bikin Negara Rugi Triliunan Rupiah
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara menjelaskan ketika seseorang mengunduh game online berbayar yang notabene publisher atau studionya dari luar negeri sama saja dengan mengalirkan dana ke luar negeri. Apalagi jika hal ini terjadi terus menerus, maka defisit neraca pembayaran Indonesia akan semakin melebar.
Ia mengatakan, misalnya harga satu game online sebesar Rp 7.000 sampai Rp 10.000 atau sekitar US$ 0,5, namun ketika yang mengunduh mencapai dua juta orang per hari, tentu membuat dana yang keluar dari Indonesia cukup besar.
"Kalau kita main game itu kelihatan enggak di NPI? Sekarang sih enggak, tapi yang pasti itu uang Indonesia ke luar. Mungkin hanya setengah dolar, tapi kalau yang main dua juta orang, ya itu uang keluar untuk games itu," ujarnya dalam Seminar Nasional: Sinergi untuk Ketahanan dan Pertumbuhan, Rabu (27/3/2019).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh developer game asal Indonesia, Agate, game-game buatan developer dalam negeri hanya mendapatkan pangsa pasar 0,4% dari total game yang beredar di Indonesia. Sisanya merupakan game buatan developer luar negeri.
Dengan segala polemik ini, dari pengkajian fatwa haram hingga pembatasan jam bermain. Mungkinkah PUBG dan kawan-kawan bakal diblokir di RI?
Saksikan video ramai-ramai serbu PUBG di bawah ini:
[Gambas:Video CNBC]
(gus/gus)
https://ift.tt/2FMa0Jm
March 30, 2019 at 04:51PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Dari Haram dan Bikin Rugi Triliunan, PUBG Cs Bisa Diblokir RI?"
Post a Comment