Investor Tak Tertarik Ibu Kota Baru, RI Harus Ngutang Lagi?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pembangunan ibu kota baru tak lama lagi akan dimulai seiring dengan peninjauan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak Selasa (17/12/2019) kemarin. Terkait aspek pendanaan, APBN hanya bisa menanggung 19% dari total kebutuhan pembiayaan. Pemerintah akan mengandalkan peran swasta atau investor, tapi apakah bisa?

Secara rinci, rencana pembangunan ibu kota baru melalui APBN porsinya 19,2% atau Rp 89,472 triliun dari total Rp 466 triliun. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) memang menyebut bahwa APBN bukan sumber pendanaan utama dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) baru.

Mayoritas pembangunan dilakukan dengan melibatkan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN). Skemanya bisa melalui investasi langsung dari swasta atau BUMN. Selain itu juga terdapat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP).

Porsi pembangunan melalui investasi langsung swasta/BUMN dipatok 26,2% atau sebesar Rp 122,092 triliun. Sedangkan melalui KPBU/PPP porsinya 54,6% atau sebesar Rp 254,436 triliun.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pernah menjelaskan bahwa porsi APBN hanya untuk membangun sejumlah infrastruktur dasar dan kantor-kantor utama pemerintahan. Sisanya, untuk pembangunan infrastruktur penunjang butuh keterlibatan swasta.

"Kalau biaya permulaan mungkin saja sifat rutin [pakai APBN]. Tapi kalau membangun, menyediakan gedung tertentu pasti enggak. Kalau bangun kotanya nggak, tapi bangun infrastruktur dasarnya menjadi sesuatu gitu ya tentu harus negara," ujarnya di Ruang Rapat Komisi XI, Rabu (6/11/2019).

Ini berarti lebih dari 80% pendanaan bangun ibu kota baru bersumber dari swasta. Pemerintah punya sederet iming-iming untuk menggaet minat swasta untuk mau terlibat.

Sejumlah jaminan tertuang dalam dokumen Kementerian PPN)/Bappenas). Dikutip CNBC Indonesia pada Rabu (18/12/2019), dokumen itu menyebut, terdapat 3 skema jaminan yang bisa didapat investor proyek di ibu kota baru.

Pertama yakni melalui skema build-operate-transfer (B-O-T) atau bangun-guna-serah. Dengan skema ini, perusahaan swasta bisa menghasilkan pendapatan dari pembangunan dan pengoperasian fasilitas publik. Hak pengoperasian itu baru akan diserahkan kepada pemerintah dalam jangka waktu tertentu setelah masa konsesi berakhir.

Kedua yakni Direct Reimbursement Scheme atau Skema Penggantian Langsung. Dalam hal ini pemerintah akan membayar kepada sektor swasta melalui 2 mekanisme, yakni Viability Gap Fund (VGF) atau availability payment.

Yang ketiga yakni skema jaminan risiko. "Insentif untuk menurunkan risiko yang akan ditanggung oleh private sektor: konstruksi, pendapatan, hukum dan risiko birokrasi," demikian penjelasan dalam dokumen tersebut.

Suharso Monoarfa pernah mengatakan awal November 2019 lalu, bahwa keterlibatan swasta memang dibutuhkan. Di sisi lain tak mudah menggaet swasta lantaran investasi di ibu kota baru belum tentu menguntungkan.

"Nanti ada pembiayaan-pembiayaan alternatif yang kita kembangkan. PPP memang tidak 100% oleh swasta tapi ada Internal Rate of Return (IRR)-nya. Dimana nanti yang tidak menarik bagi swasta kita usahakan agar tetap diminati atau dibantu pemerintah," ujarnya di Ruang Rapat Komisi XI, Rabu (6/11/2019).

"Jadi ada gap, mengatasi IRR kita bisa, semua ada hitungan dan akan kita sekuritisasi," lanjutnya.

Memang pembangunan ibu kota baru membutuhkan biaya fantastis. Meski hanya sebagian kecil yang bisa ditopang APBN, namun pemerintah menegaskan belum ada rencana pembiayaan dengan menambah utang negara.

"Sampai dengan saat ini kami tidak pernah bahas soal pinjaman," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Heri Eko Purwanto, kepada CNBC Indonesia ketika dihubungi, Rabu (18/12/2019).

Dia menjelaskan, pemerintah lebih fokus untuk menggaet investasi swasta. Skema investasi yang ditawarkan beragam.

"Ditawarkan ke swasta, baik B to B atau skema KPBU tanpa atau dengan dukungan pemerintah, maupun KPBU-AP," urainya.

Swasta yang terlibat, menurutnya tidak terbatas pada perusahaan nasional saja. Artinya investor asing juga bisa ikut bangun ibu kota baru

"Tidak ada yang memisahkan antara asing atau pun lokal," tegasnya.

Upaya menggandeng pihak luar atau swasta hingga instansi asing untuk pembangunan ibu kota baru sempat muncul. Financial Times (FT), sempat melaporkan sebagai sumber pendanaan swasta, Indonesia dinilai lebih memilih Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) dibandingkan lembaga multilateral lain yang lebih mapan .

Dipilihnya bank yang berbasis di Beijing, China itu, dibandingkan dengan lembaga pendanaan global lainnya seperti Bank Dunia (World Bank/WB) asal Amerika Serikat, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB), bukan tanpa alasan.

Salah satu alasan kuat yang mendasarinya adalah AIIB dapat menawarkan opsi yang lebih fleksibel untuk pendanaan dibandingkan dengan WB dan ADB.

"Jika saya membutuhkannya (dana), saya akan pergi dulu ke AIIB," kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kennedy Simanjuntak sebagaimana dikutip dari FT, Senin (2/12/2019).

Ini tentu sangat mungkin terjadi, sebab mengandalkan investor swasta untuk masuk di tengah APBN yang terbatas juga tak mudah. Sebagai contohnya tanggapan dari investor Hong Kong.

Investor asal Hong Kong yaitu CEO Road King Expressway International Holdings Limited, Willy Chow mengaku belum tertarik menanamkan modalnya dalam rencana pemindahan ibu kota baru.

"Kami lebih memilih untuk tidak berinvestasi di lahan hijau (belum dibangun). Mungkin dua atau tiga tahun mendatang kami berpartisipasi," katanya ketika ditanya ketertarikan dalam berinvestasi di ibu kota baru di kantor Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Jakarta Rabu (18/12/2019).

[Gambas:Video CNBC]

(hoi/hoi)

Let's block ads! (Why?)