Berbicara usai rapat terbatas di kantor presiden, Menteri Rini menegaskan bahwa setiap jalan tol yang tersebar di berbagai wilayah tidak bisa begitu saja digratiskan.
"BUMN ini kan tolnya ini terkait dengan investasi. Kita kan pinjam uang, ya enggak bisa dong [digratiskan]," kata Rini, Selasa (26/2/2019).
"Kita tetap sebagai investor, apakah itu BUMN atau swasta, jalan tol juga banyak dibangun swasta. Astra punya, Malaysia juga punya di Indonesia. Mereka enggak bisa bebasin. Mereka bayar jalan tol dengan pinjaman, otomatis kita harus membayar pinjaman itu kembali," jelasnya.
Pemerintahan Koalisi Pakatan Harapan Malaysia bakal merealisasikan jalan tol gratis bagi warga Malaysia. Ini ditandai dengan dimulainya pembicaraan dengan Gamuda Berhad untuk menegosiasikan akuisisi konsesi jalan.
 Foto: infografis/infografis Mengintip Kocek yang Keluar dari Pembangunan Tol Trans Jawa/Aristya Rahadian Krisabella |
Negosiasi itu menyasar empat jalan yang kini saham mayoritasnya masih dimiliki perusahaan, menurut Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.
Empat tol yang dimaksud, yakni Lebuhraya Damansara Puchong (LDP), Sistem Penyuraian Trafik KL Barat (SPRINT), Lebuhraya Shah Alam (KESAS), dan Terowongan SMART.
Namun menurut Rini, BUMN sebagai investor di setiap ruas jalan tol tak memiliki kewenangan lebih untuk menentukan tarif. Hal tersebut, sebutnya, berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Tolong ini dibicarakan dengan Kementerian PUPR, karena itu bukan tanggung jawab kami. Kami tanggung jawabnya sebagai investor, kami dapat konsesi, kami membangun sesuai perjanjian. Dengan demikian, cost berapa dan itu tiap tahun di-review," jelasnya.
"Jadi umpamanya PUPR merasa dari investasinya bisa turun, ya kita ikutin. Gitu lho. Bukan dari kita sendiri," tegasnya.
Saksikan video mengenai tarif tol berikut ini.
(prm)
https://ift.tt/2Sr97cr
February 26, 2019 at 10:32PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Menteri Rini Tutup Kemungkinan Gratiskan Tarif Tol"
Post a Comment