Ketiga negara yang tergabung dalam Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/ CPOPC) tersebut memandang rancangan aturan Komisi Eropa, yakni Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive II sebagai kompromi politis di internal Uni Eropa.
Hal itu bertujuan untuk mengisolasi dan mengecualikan CPO dari sektor biofuel Uni Eropa yang menguntungkan minyak nabati lainnya, terutama rapeseed yang diproduksi banyak negara anggota UE.
Untuk itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Industri Utama Malaysia Teresa Kok dan Kementerian Pertanian Kolombia yang diwakili Direktur Perencanaan Pertanian dan Pedesaan, Felipe Fonseca telah sepakat untuk melakukan Joint Mission ke Uni Eropa Maret mendatang untuk menyuarakan keprihatinan negara-negara produsen sawit kepada otoritas terkait di sana, baik itu Parlemen maupun Komisi Eropa.
"Para menteri sepakat mengirim Joint Mission ke Uni Eropa untuk menyampaikan concern ke sana. Kami sepakat terus menentang rancangan aturan tersebut melalui konsultasi bilateral, ASEAN, WTO, dan forum lainnya yang tepat," kata Darmin dalam konferensi pers di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (28/2/2019).
"Kita juga akan tetap berdiskusi soal lingkungan dengan UE dalam kerangka SDGs, yang telah diterima secara luas oleh negara-negara anggota PBB," lanjutnya.
 Foto: 6th Ministerial Meeting CPOPC (dok. Kemenko Perekonomian) |
Menteri Teresa mengatakan, negara-negara produsen sawit akan mengirimkan keberatannya sebelum tanggal 8 Maret, batas waktu konsultasi publik di Komisi Eropa. Sesudahnya, CPOPC akan terus memantau rancangan akhir regulasi yang akan dibahas kembali di Parlemen Eropa.
"Lalu nanti kami akan berangkat ke sana, baik saya, Pak Darmin dan Menteri Kolombia, untuk menyuarakan keberatan kita terhadap proposal regulasi mereka. Kami harap kehadiran kita akan berpengaruh," kata Teresa.
Para Menteri negara anggota CPOPC juga menyampaikan keprihatinan atas kebijakan diskriminatif terhadap CPO yang tertuang dalam rancangan resolusi PBB mengenai Deforestation and Agricultural Commodity Supply Chains yang diusulkan Uni Eropa melalui Majelis Lingkungan PBB.
Ketiga negara juga sepakat untuk terus berkolaborasi dengan organisasi multilateral, khususnya Badan Lingkungan PBB (UNEP) dan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) untuk meningkatkan kontribusi minyak kelapa sawit terhadap pencapaian SDGs, di mana peran petani kecil turut dibahas di dalamnya.
Simak video terkait CPO di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC] (miq/miq)
https://ift.tt/2BVqw7C
March 01, 2019 at 01:40AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Uni Eropa Diskriminasi CPO, Ini Langkah RI-Malaysia-Kolombia"
Post a Comment