Ini UU 'Anti Muslim' India yang Bikin Geger dan Picu Kerusuhan

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah India resmi meloloskan UU Amandemen Warga Negara yang diajukan parlemen, yang dituding anti Muslim India. Hal ini memicu kerusuhan di negeri Bollywood ini.

Kerusuhan pecah di India Timur, sejumlah demonstran yang menentang UU tersebut bentrok dengan polisi. Demikian mengutip Reuters Kamis (12/12/2019).

UU Amandemen Warga Negara akan memberikan kewarganegaraan pada imigran ilegal non-Muslim dari Afganistan, Bangladesh dan Pakistan. UU Amandemen Warga Negara akan memberikan kewarganegaraan pada imigran ilegal non-Muslim dari Afganistan, Bangladesh dan Pakistan.
Partai pendukung di parlemen dan pemerintah berdalih, UU ini merupakan bentuk perlindungan India, pada masyarakat asing yang menjadi korban "penganiayaan agama".

Ini UU 'Anti Muslim' India yang Bikin Geger & Picu Kerusuhan

Foto: Protes RUU Kewarganegaraan India di Gauhati pada Rabu, 11 Desember 2019 (AP Photo/Anupam Nath)

Namun, meski memberikan kewarganegaraan pada imigran non Muslim India, UU ini akan mengharuskan umat Muslim India untuk membuktikan kalau mereka adalah warga negara tersebut.

Sehingga ada kemungkinan, warga Muslim India, justru akan kehilangan kewarganegaraan tanpa alasan. Meski demikia, aturan ini tidak berlaku untuk agama lain, karena ada kejelasan alur dalam UU tersebut.

UU yang menjadi sumber kericuhan merupakan bagian dari agenda nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi. Kelompok Islam, oposisi, kelompok hak asasi manusia menganggap UU itu bertujuan untuk memarginalkan 200 juta Muslim di India.

Namun, Modi telah membantah tuduhan ini.

Foto: Protes RUU Kewarganegaraan India di Gauhati pada Rabu, 11 Desember 2019 (AP Photo/Anupam Nath)

Menanggapi hal ini, Amnesty International mengatakan undang-undang itu bersifat fanatik. Lembaga itu juga menyerukan agar UU itu segera dicabut.

"Di negara sekuler seperti India, mengabaikan Muslim yang dianiaya dan komunitas lain hanya karena iman mereka merupakan tindakan yang didasari ketakutan dan fanatisme," kata kelompok-kelompok hak asasi global dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari AFP, Sabtu (14/12/2019).

"Mereka juga benar-benar melanggar kewajiban internasional India."

(roy/roy)

Let's block ads! (Why?)