PR Investasi Indonesia, Benahi Transmisi Kebijakan Pemerintah

Jakarta, CNBC Indonesia - Total realisasi investasi Indonesia tahun 2018 mengalami peningkatan 4,1% dibanding 2017 menjadi Rp721,3 triliun. Meski meningkatan angka tersebut masih meleset dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2018 yang ditetapkan Rp765 triliun.

Di sisi lain, total realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) jumlahnya masih di bawah penanaman modal asing (PMA). PMDN Indonesia 2018 tercatat sebesar Rp328,6 triliun atau naik 25,3% dari 2017 yang sebesar Rp262,3 triliun. Sementara, realisasi PMA 2018 sebesar Rp392,7 triliun atau turun 8,8% dari posisi 2017 sebesar Rp435 triliun.

Ekonom Senior Bank Mandiri Andry Asmoro membeberkan, lebih kecilnya angka PMDN Indonesia harus diperbaiki melalui pembenahan transmisi kebijakan kepada pengusaha. Tahun 2018, kata Andry, Pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan dari sisi fiskal, di antaranya tax holiday. Namun, penggunaan kebijakan itu minim diketahui pengusaha.

"Mungkin masalah transmisi ya. Ada beberapa pengusaha yang belum terinfo insentif tersebut. Itu tantangan buat pemerintah sosialisasikan," kata Andry dalam acara Closing Bell CNBC Indonesia, Senin (4/2/2019).

Cara lain agar jumlah investasi Indonesia kian bertambah, menurut Andry, ialah dengan fokus membereskan salah satu persoalan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (human capital) misalnya bisa dilakukan melalui beragam pendidikan vokasi.

"Itu yang bisa difokuskan jangka pendek, menengah dan panjang. Sehingga kalau ada booming sektor tertentu ini [SDM] sudah ada," ujar Andry menambahkan.

Selanjutnya, SDM berkualitas tersebut nantinya bisa disalurkan ke berbagai lapangan pekerjaan. Ecommerce menjadi salah satu lahan baru untuk digeluti. Financial technology (Fintech) dan start up, menurut Andry, masih memberi peluang untuk menyerap tenaga kerja.

Andry mengatakan, total penjualan secara online Indonesia masih sebesar 3% alias masih rendah bila dibanding Tiongkok yang sudah mencapai 9%-11%. UKM di Indonesia juga masih belum terlibat banyak pada ecommerce. Terlebih sudah banyak pendidikan yang dikaitkan dengan Fintech dan ecommerce.

"Bagaimana UKM yang dilibatkan banyak yang belum terlibat. Tenaga kerja yang bisa dilibatkan banyak. Sekarang beberapa menjamur pendidikan-pendidikan yang dikaitkan dengan fintech," jelasnya.

Meski nilai PMA Indonesia lebih besar dibanding PMDN, lanjut Andry, Indonesia saat ini tetap membutuhkan PMA. Pasalnya, terlihat dari dana-dana yang dikumpulkan investor domestik rata-rata hanya terpusat di beberapa sektor saja.

"Dilihat dari saving to investment gap juga dilihat memang indikasinya kita butuh PMA yang sangat besar. Jadi gap yang kita gambarkan itu memang harus dipenuhi dengan PMA itu," tuturnya.

Kendati demikian, menurut Andry, sepanjang 2018 Pemerintah sudah cukup responsif dalam beberapa hal. Misalnya, meski secara data Indonesia memang mencatatkan current account deficit (CAD) dibanding negara tetangga yang surplus, namun Pemerintah dinilai cukup sigap dari sisi kebijakan untuk mendorong investasi.

"Dari sisi kebijakan untuk dorong investasi kita salah satu yang terbaik di kawasan emerging market," katanya.

Dengan begitu, lanjut Andry, ketika ada aliran modal yang masuk meskipun pendorongnya dari Amerika Serikat (AS) maka investor tidak ragu lagi untuk masuk ke Indonesia karena melihat pemerintah yang responsif. Namun, Pemerintah Pusat dinilai harus menjaga konsistensi Pemerintah Daerah.

"Ini juga jarang dibahas bagaimana Pemda sering [justru] berkompetisi menaikan investasi langsung," ujarnya.

Andry melanjutkan, pertumbuhan investasi dalam komponen produk domestik bruto (PDB) atau gross fixed capital formation Indonesia di Kuartal II tercatat sebesar 6,96%.

Sepanjang periode 2011-2018 pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2012 di mana investasi tumbuh 10,3% dalam komponen PDB. Baru setelah itu memang pertumbuhan investasi hanya berkisar pada 6%-7% saja.

Saksikan video Tantangan Investasi di Indonesia

[Gambas:Video CNBC]

(dob/dob)

Let's block ads! (Why?)