Kementerian Keuangan Buka Suara Soal THR untuk PNS

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan buka suara mengenai beredarnya surat Direkrorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-78/PB/2019 tertanggal 27 Januari 2019.

Dalam surat tersebut, merupakan pedoman pelaksanaan pembayaran THR 2019, yang nantinya akan diatur dalam peraturan pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk Pegawan Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

Melalui surat itu, peraturan pencairan THR dan gaji ke-13 yang saat ini digodok Kementerian PANRB diharapkan bisa selesai sebelum pemilihan presiden (Pilpres) pada 17 April 2019.

Keputusan tersebut, pun dianggap sejumlah kalangan tak terkecuali Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uni bernuansa politis.

Melalui keterangan resmi yang diterima CNBC Indonesia, Sabtu (23/2/2019), Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti pun angkat bicara.

Bendahara mengaku memiliki alasan tersendiri memberikan instruksi agar penyelesaian PP pencairan THR dan gaji ke-13 diselesaikan sebelum masa Pilpres 2019.

"Mengingat jadwal libur hari raya Idul Fitri 2019 yang dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan 7 Juni 2019, maka hari efektif kerja untuk pembayaran THR adalah bulan Mei tahun 2019," kata Nufransa.

"Oleh karena itu, penetapan aturan berupa PP dan PMK idealnya paling lambat dilakukan April tahun 2019 agar proses pembayaran THR tahun 2019 dapat dilaksanakan sebelum hari raya Idul Fitri," jelasnya.

Nufransa mengatakan, percepatan penyelesaian PP tersebut bertujuan agar tersedia waktu yang cukup untuk proses administrasi selanjutnya, hingga terlaksananya pembayaran THR dan gaji ke -13 bagi PNS.

"Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan senantiasa menjunjung nilai profesionalisme dan sinergi termasuk dengan kementerian lain," tegasnya.

"Hal ini demi meningkatkan kualitas layanan kami kepada masyarakat," kata Nufransa.

(hps)

Let's block ads! (Why?)