Termasuk BRI dan BTN, Jokowi Restui Perombakan Direksi BUMN

Jakarta, CNBC Indonesia- Sejumlah pihak dari Kantor Staf Presiden maupun politikus PDI Perjuangan meyakini perombakan sebagian direksi BUMN yang dilakukan Menteri BUMN Rini Soemarno sudah dikomunikasikan dan tidak bertentangan dengan Presiden Joko Widodo.

"Bagaimanapun, secara struktural organisatoris, Menteri Negara BUMN pasti menyampaikan laporan apa yang diputuskannya kepada Presiden," kata Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan seperti dikutip dari detikcom, Minggu (1/9/2019).

Menurutnya, pastilah Jokowi sudah diberi tahu dan menyetujui langkah Rini. Dia mengajak agar semua pihak tidak mempertentangkan Rini selaku menteri dengan Jokowi selaku kepala pemerintahan.

"Jangan melihat kasus ini dengan kacamata konfrontasional atau rivalitas," kata Hendrawan.

Dihubungi terpisah, politikus PDIP Eva Kusuma Sundari juga menyampaikan hal senada. Dia percaya Rini sudah berkoordinasi dengan Jokowi untuk merombak pejabat-pejabat BUMN.

"Bahwa memang pergantian itu diselenggarakan melalui RUPS, dan itu sudah sesuai jadwal yang dibuat Kementerian. Yang kedua, Pak Gatot (Trihargo) sudah memberikan pernyataan bahwa RUPS di beberapa BUMN itu sudah mendapat izin dari Presiden. Jadi menurutku tidak ada sesuatu yang sifatnya pelanggaran," kata Eva.

Sebelumnya, Kantor Staf Presiden (KSP) membela Menteri BUMN, Rini M. Soemarno, yang melakukan perombakan sebagian direksi BUMN vital, termasuk PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN).

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan tidak mungkin Menteri BUMN tidak sejalan dengan presiden.

"Tapi yang pasti saya ingin mengatakan bahwa tidak mungkin Ibu Rini melanggar dan bertentangan dengan perintah Bapak Presiden," tegas Ngabalin, Jumat (30/8/2019).

Dia mencontohkan perombakan di Kementerian Pertanian yang terjadi beberapa pekan lalu, ternyata sudah sesuai arahan dari presiden. Meski demikian, dia mengaku akan mengecek apakah Menteri Rini sudah melaporkan hasil perombakan direksi BRI dan BTN ke Presiden.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh Kementerian untuk tidak mengambil kebijakan strategis hingga Oktober 2019, termasuk di antaranya perombakan pejabat.

Namun, Rini Soemarno melakukan perombakan beberapa direksi BUMN seperti mencopot Direktur Utama BTN, Maryono, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang digelar kemarin, Kamis (29/8/2019).

Kementerian BUMN kemudian menunjuk Suprajarto menggantikan Maryono. Penunjukan tersebut otomatis mengakhiri jabatan Suprajarto di BRI, bank dengan aset 4 kali lebih besar dari BTN.

Namun, Suprajarto yang mengaku tidak pernah diajak komunikasi mengenai penugasan tersebut, kemudian menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Dirut BUMN.

Simak video Suprajarto menolak dan mengundurkan diri dari hasil RUPSLB BTN:

[Gambas:Video CNBC]

(dob/dob)

Let's block ads! (Why?)