Tak Cuma RI, Malaysia Juga Tantang Uni Eropa Perang Dagang

Langkawi, CNBC Indonesia - Uni Eropa (UE) berisiko membuka perang dagang dengan Malaysia, karena membuat kebijakan yang 'sangat tidak adil' yang mendiskriminasi minyak sawit, kata Perdana Menteri Mahathir Mohamad, Kamis (27/3/2019).

Bulan ini, Komisi Eropa menyimpulkan, budidaya kelapa sawit menyebabkan pembukaan hutan/deforestasi yang berlebihan dan penggunaannya dalam bahan bakar transportasi harus dihapuskan pada 2030.

Malaysia, produsen minyak kelapa sawit terbesar kedua di dunia setelah Indonesia, bergantung pada hasil panen sawit untuk memperoleh pendapatan dan devisa hingga miliaran dolar. Industri kelapa sawit Malaysia juga menyediakan ratusan ribu lapangan pekerjaan.

Mahathir (93 tahun), mengatakan sikap Uni Eropa yang semakin memusuhi minyak sawit semata-mata dilakukan untuk melindungi produk alternatif yang diproduksi sendiri oleh Eropa, seperti minyak biji bunga (rape seed).

Kelapa sawit merupakan komoditas yang digunakan dalam segala hal, mulai dari campuran cokelat hingga lipstik.

"Melakukan hal semacam itu untuk memenangkan perang dagang adalah hal yang tidak adil," kata Mahathir kepada Reuters, dalam sebuah wawancara di Langkawi, sebuah pulau resor tropis yang berjarak 30 km dari daratan Malaysia.

"Perang dagang bukanlah sesuatu yang kita sukai untuk dibesar-besarkan, tetapi di sisi lain sangat tidak adil bagi orang kaya untuk menguji dan memiskinkan orang miskin," tambah Mahathir, melansir Reuters.

Mahathir yang juga merupakan seorang arsitek modern Malaysia dan seorang dokter terlatih, memenangkan pemilu yang menakjubkan tahun lalu dengan janji untuk menghidupkan kembali ekonomi Malaysia yang lesu dan mengakhiri korupsi yang telah melengserkan jabatan mantan pemimpin Najib Razak.

Najib menghadapi banyak tuduhan korupsi atas dugaan penyalahgunaan miliaran dolar dari dana negara Malaysia 1Malaysia Development Berhad (1MDB), yang sebagian di antaranya dikumpulkan oleh bank investasi Amerika Serikat (AS) Goldman Sachs.

Najib akan hadir di pengadilan minggu depan dalam persidangan pertama terkait 1MDB. Dia mengaku tidak bersalah dan membantah melakukan kesalahan.

Goldman Sachs menghadapi dakwaan di Kuala Lumpur atas perannya dalam membantu mengumpulkan dana sebesar US$ 6,5 miliar untuk 1MDB. Goldman membantah melakukan kesalahan dan mengatakan para pejabat di bawah pemerintahan Najib berbohong untuk menyesatkan stafnya.

Mahathir, yang sebelumnya adalah perdana menteri dan telah menjabat selama 22 tahun dari 1981 hingga 2003, mengatakan Goldman hanya bisa melakukan bisnis di Malaysia jika bank itu membayar ganti rugi seperti yang Malaysia minta.

"Karena mereka tidak bijaksana ... mereka seharusnya mempelajari peminjam dan pemberi pinjaman dengan benar," katanya. Namun, Mahathir juga menambahkan bahwa dia bersedia bernegosiasi dengan bank.

Soal masalah sawit, pemerintah Indonesia juga mengecam Uni Eropa karena rencananya mengeluarkan kebijakan yang mendiskriminasi sawit.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah telah mempertimbangkan berbagai opsi retaliasi dagang, termasuk memboikot produk-produk UE di Tanah Air, mulai dari mengalihkan pembelian pesawat terbang dari Airbus ke Boeing, hingga menghentikan impor truk dan bus Scania.

Luhut menjelaskan, Indonesia membutuhkan sekitar 2.500 unit pesawat terbang sekelas A320 dalam 20 tahun ke depan dengan nilai lebih dari US$ 40 miliar. Kebutuhan armada pesawat itu, tegas Luhut, dapat menciptakan 250 juta lapangan kerja di AS dan UE.

"Jika kita didiskriminasi begini dan hampir 20 juta rakyat kita, terutama petani kecil ikut terdampak, tentu kita akan bereaksi. Kita bukan negara miskin, kita negara berkembang dan punya potensi yang bagus. Tidak ada toleransi, ini untuk kepentingan nasional," kecam luhut dalam briefing di depan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan puluhan perwakilan perusahaan Eropa di Kementerian Luar Negeri, pekan lalu.

Komisi Eropa pada 13 Maret lalu meloloskan aturan pelaksanaan (delegated act) dari kebijakan Arahan Energi Terbarukan II (Renewable Energy Directive/RED II). Sebagai informasi, dalam aturan pelaksanaan tersebut, Komisi Eropa menyimpulkan bahwa perkebunan kelapa sawit telah mengakibatkan deforestasi besar-besaran secara global.

Oleh karena itu, pemerintah Uni Eropa berencana menghapus secara bertahap pemakaian biofuel berbasis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) hingga 0% pada 2030.

Hasil kajian Komisi Eropa menyatakan, sekitar 45% dari ekspansi perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2008 telah berujung pada kehancuran hutan, lahan gambut (peatlands) dan lahan basah (wetlands) serta menghasilkan emisi gas rumah kaca secara terus-menerus.

Adapun kajian tersebut menyebutkan bahwa hanya 8% dari ekspansi lahan produksi minyak kedelai (soybean oil) dan 1% dari minyak rape seed dan bunga matahari (sunflower oil) yang berkontribusi pada kerusakan yang sama, seperti dilansir dari Reuters. Tiga komoditas itu merupakan kompetitor sawit dalam pasar minyak nabati global dan juga menjadi komoditas pertanian yang ditanam oleh petani di Eropa.

Komisi Eropa sendiri menetapkan angka 10% sebagai batas untuk menentukan produksi tanaman minyak nabati mana yang lebih berbahaya bagi lingkungan. Ketentuan itu diterapkan melalui rumus perhitungan indirect land use change (ILUC) yang oleh negara-negara produsen CPO seperti Indonesia dan Malaysia disebut sebagai kriteria yang cacat secara ilmiah dan tidak diakui secara universal.

Saksikan video RI siap balas Eropa karena diskriminasi sawit:

[Gambas:Video CNBC] (wed/wed)

Let's block ads! (Why?)