Segera Beroperasi, MRT Jangan Jadi Sumber Kemacetan Baru

Jakarta, CNBC Indonesia - Mass rapid transit atau moda raya terpadu (MRT) Jakarta direncanakan beroperasi secara komersial pada akhir Maret 2019. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memiliki sejumlah catatan perihal rencana operasional ini.

Kepala BPTJ, Bambang Prihartono, menekankan pentingnya ketersediaan feeder berupa angkutan umum massal. Kebutuhan akan feeder ini penting, supaya dalam mengakses stasiun MRT masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadi.

"Kalau tidak tersedia layanan angkutan umum yang bersifat massal dan terintegrasi, kita khawatir stasiun-stasiun MRT akan menjadi titik kemacetan," ungkap Bambang di Jakarta, Jumat (15/3/2019).

"Jangan sampai terjadi nanti, MRT yang kita harapkan mampu mengurai kemacetan malah menjadi sumber kemacetan baru," serunya lagi.

Segera Beroperasi, MRT Jangan Jadi Sumber Kemacetan Baru

Foto: Stasiun MRT Lebak Bulus (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Karena itu, menurutnya integrasi antara MRT dengan feeder sebagai angkutan pengumpan merupakan kunci. Dia menilai, MRT yang berfungsi sebagai backbone tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus ditopang oleh angkutan umum massal yang mudah diakses oleh masyarakat.

Ini sebagai sarana untuk melanjutkan perjalanan setelah menggunakan MRT ataupun sebaliknya menuju stasiun MRT terdekat. Dalam hal ini, BPTJ bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta, MRT, LRT Jakarta serta TransJakarta terus melakukan koordinasi.

Secara konkret, integrasi antar moda tidak hanya secara fisik namun juga secara sistem. Integrasi secara sistem yang dimaksud khususnya menyangkut alat pembayaran sehingga masyarakat cukup menggunakan satu alat pembayaran untuk penggunaan semua moda.

"BPTJ sudah menfasilitasi proses integrasi sistem pembayaran ini, tinggal menunggu audit dari Bank Indonesia," tambah Bambang.

Sejauh ini, sistem pembayaran yang sudah terintegrasi adalah KRL dan Transjakarta. Dia ingin nantinya MRT dan LRT Jakarta menerapkan hal serupa.

Sejalan dengan itu, dia kembali menyinggung perlunya pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. Bambang ingin Pemerintah Propinsi DKI Jakarta berupaya untuk segera mewujudkan implementasi kebijakan ERP (Electronic Road Pricing).

"Seadainya ERP belum memungkinkan dalam waktu dekat, perlu dipertimbangkan adanya penerapan kebijakan ganjil genap sehari penuh," usul Bambang.

(dru)

Let's block ads! (Why?)