Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan guna memperbaiki nilai ekspor, pemerintah telah menyiapkan beberapa strategi, dalam waktu dekat. Terutama memperbaiki perizinan investasi di dalam negeri.
Darmin mengatakan, minggu lalu pada sidang kabinet, telah diputuskan untuk membuat omnibus law. Di mana semua persoalan investasi akan disederhanakan dan diatur dalam satu payung hukum yang sama.
Kendati demikian, lanjut Darmin, untuk mengatur omnibus law dibutuhkan waktu yang tidak sebentar dan tidak mudah.
"Karena undang-undang itu pasti lama. Pemerintah itu merencanakan omnibus law-nya akan disampaikan begitu pelantikan pemerintahan dan DPR baru [periode 2019-2024]," ujar Darmin di Jakarta, Senin (17/9/2019).
Perubahan besar perizinan, kata Darmin akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekspor. "Tapi pertama-tama [dampaknya] investasi secara umum," kata dia melanjutkan.
Salah satu daftar yang akan diubah kata dia, misalnya saja perbaikan sistem investasi melalui one single submission (OSS). Pasalnya, di dalam OSS masih terdapat beberapa peraturan yang masih dilakukan secara offline, misalnya saja dalam mengurus izin membangun bangunan (IMB).
Darmin menerangkan, ke depan proses pengurusan IMB akan dimudahkan, tanpa ada satu proses yang menyulitkan persetujuan, sesuai dengan standar yang ditetapkan.
"Kalau nanti standarnya sudah ada, gak perlu rapat banyak-banyak, sudah langsung diteken, komit. Kalau dia bilang iya, sudah langsung diberikan [IMB]. Tapi nanti kita orientasi bukan memberi izin," ungkapnya.
Untuk diketahui, pada Agustus, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia pada Agustus adalah US$ 14,28 miliar. Turun 9,99% secara year-on-year (YoY).
Catatan ini memperpanjang rekor koreksi ekspor menjadi 10 bulan berturut-turut. Rantai terpanjang sejak Oktober 2014-Juli 2016.
Kepala BPS Suhariyanto menyebutkan, bahwa penurunan ekspor Indonesia disebabkan koreksi harga sejumlah komoditas andalan. Dia mencontohkan harga batu bara anjlok 44% YoY, minyak sawit mentah (CPO) amblas 19,42% YoY, dan karet ambrol 6,25% YoY.
Kinerja ekspor Indonesia belum berubah, masih sangat bergantung kepada komoditas. Ini yang membuat ekspor begitu tertekan saat terjadi penurunan harga di tingkat dunia. Andai Indonesia bisa mengubah haluan ekspor dari berbasis komoditas menjadi produk manufaktur, mungkin ceritanya berbeda.
(sef/sef)
https://ift.tt/2O0F4K1
September 17, 2019 at 01:56PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Ekspor Sudah Loyo 10 Bulan, Pemerintah Bisa Apa?"
Post a Comment