Tak Perlu Lagi Jokowi Tambah Menteri Ekspor, Ini Solusinya

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memunculkan wacana untuk menambah nomenklatur baru. Kepala negara menginginkan adanya dua menteri khusus yang mengurusi persoalan investasi dan ekspor.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat kerja nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Selasa (14/3/2019).

Keinginan Jokowi membentuk lembaga baru tak lepas dari realisasi investasi yang tahun lalu tak mencapai target dan kalah dibandingkan negara tetangga, serta kinerja ekspor yang tumbuh fluktuatif.

Namun, rencana tersebut dianggap tak begitu saja menyelesaikan masalah. Wacana untuk membentuk nomenklatur baru dianggap hanya membuat aturan makin tumpang tindih.

"Masalahnya bukan membentuk nomenklatur baru, tetapi bagaimana sinergi antara lintas kementerian menyusun kebijakan," kata Peneliti INDEF Ahmad Heri Firdaus, Kamis (14/3/2019).

"Sehingga dunia usaha tidak bingung di sektor hulu dan hilir, Sekarang mereka berantem karena aturan beda-beda di setiap kementerian," jelasnya.

Misalnya, dari sisi ekspor. Heri mengatakan, Kementerian Perdagangan telah memiliki direktorat khusus untuk mencari peluang-peluang pasar baru bagi produk Indonesia.

"Jadi sesuaikan dengan tupoksi yang ada. Mereka sudah bisa melakukan tugas sendiri,," katanya.

Kemudian, persoalan investasi. Menurut dia, tak ada gunanya membentuk penyelenggara negara khusus investasi, apabila setiap perizinan bagi investor kerap bermasalah di pemerintah daerah.

"Bikin kementerian investasi, sementara masalah investasi ada di daerah. Bagaimana dibikin, tapi di daerah sama juga. Tak ada efeknya," tegas Heri.

Sebagai informasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru merasa struktur kelembagaan yang dimiliki pemerintah Indonesia saat ini sudah jauh lebih dari cukup. Penambahan nomenklatur, justru akan membuat sistem semakin tumpang tindih.

"Kalau menurut saya yang ada sekarang itu kebanyakan. Tumpang tindihnya terjadi," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di kompleks kepresidenan, Rabu (13/3/2019).

"Saya sering nyebut, Amerika menterinya 17. Kita 34. Itu masih ditambah banyak lembaga jadi mendekati 85. Itu kan harus dilihat," jelasnya.

Agus menjelaskan, nomenklatur berlebih dan tak sesuai dengan fungsi selayaknya bisa memicu terjadinya korupsi. Malah, sambung dia, organisasi yang ada saat ini lebih baik disatukan.

"Misalkan yang ngurusi pegawai negeri. Hari ini banyak banget ada MenPAN, BKN, KASN, apa tidak bisa itu misalkan satu kementerian, itu jadi deputi-deputinya? Jadi right sizing harus dilakukan," katanya.

"Seperti yang ngurusi laut. Kalau di banyak negara, pertahanan navy yang di dalam coast guard. Kita banyak. Coba lihat polisi air, KPLP-nya kementerian perhubungan, kapalnya bu Susi [Menteri KKP] juga nyidik. Apa tidak bisa itu?," jelasnya.

Meski begitu, Agus menegaskan bahwa perubahan tersebut mau tidak mau harus mengubah dasar hukum yang sudah berlaku. Namun, nomenklatur yang ramping bisa mencegah terjadinya tindakan kolusi yang bisa merugikan keuangan negara.

Dalam acara Peyerahan Dokumen Aksi Pencegahan Korupsi 2019 - 2020 dan Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Korupsi 2019, KPK memang sempat berbicara mengenai reformasi birokrasi pemerintah.

"Kami berharap tidak ada penambahan organisasi baru. Kalaupun ada, mari dilihat. Kalau perlu efektifkan kerja kita. Mungkin organisasi yang ada perlu dievaluasi dan digabungkan," jelasnya.

Jokowi Usul Kementerian Investasi dan Ekspor
[Gambas:Video CNBC]

(dru)

Let's block ads! (Why?)