Indonesia Mau 'Perang' Lawan Uni Eropa, Apa Sanggup?

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana Uni Eropa (UE) untuk tidak menggunakan bahan yang 'tidak berkelanjutan' sebagai bahan baku biodiesel memang akan menjadi ancaman yang serius terhadap industri kelapa sawit dalam negeri.

Bagaimana tidak, dalam rancangan Undang-Undang UE yang rampung pada Rabu (13/3/2019 lalu, minyak sawit masuk dalam kategori bahan yang 'tidak berkelanjutan'.

Memang, UE masih membolehkan penggunaan sawit, asalkan telah melakukan proses 'sertifikasi'. Tapi tetap saja, halangan non-tarif semacam itu akan membuat importir enggan mengambil risiko dan lebih memilih produk substitusi seperti minyak kedelai atau minyak rapeseed.

Pada Selasa (26/3/2019) Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan tegas menyatakan kekecewaannya terhadap langkah UE yang mendiskriminasi produk kelapa sawit Indonesia.

"Ini hal yang serius karena menyangkut setidak-tidaknya 15 juta rakyat yang bekerja langsung atau tidak langsung di bisnis ini," kata JK di Kantor Wapres.

Bahkan dirinya mengatakan bahwa Indonesia bisa melakukan perlawanan yang serupa dengan menghambat impor dari UE.

"Kalau seperti tadi oke kita tidak beli Airbus lagi, itu juga hak kita. Kalau Uni Eropa memiliki hak membuat aturan, kita juga punya hak bikin aturan," ujar JK.

Nah kalau sudah begini, skenario 'perang dagang' seperti yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan China bisa kejadian. Akan tetapi, apa benar Indonesia memiliki 'peluru' yang cukup menyakitkan untuk membuat UE bertekuk lutut?

Bila melihat data perdagangan dengan luar negeri, setidaknya sejak tahun 2001, Indonesia selalu menikmati surplus dengan Uni Eropa. Surplus berarti nilai ekspor Indonesia lebih besar ketimbang UE. Dalam kata lain uang masuk.

Tahun 2018 saja, nilai surplus perdagangan barang Indonesia dengan Uni Eropa sebesar US$ 2,97 miliar. Cukup besar. Bahkan pada 2011 bisa surplus sampai US$ 8,09 miliar.

Pun jika nilai ekspor minyak sawit dikeluarkan dari perhitungan, Indonesia masih mampu mencetak keuntungan dengan melakukan transaksi dengan Uni Eropa. Meski berkurang. Artinya memang, bila memulai perang dagang dengan Uni Eropa, secara umum tampaknya akan membawa dampak negatif yang lebih besar daripada positif.

Bila JK mengatakan akan mengentikan pembelian pesawat terbang asal Prancis, Airbus, nyatanya nilai impor golongan barang tersebut hanya senilai US$ 242,5 juta. Jauh dibanding ekspor minyak sawit.

Selain itu, nilai impor terbesar Indonesia dari UE muncul dari alat-alat permesinan dan elektrik yang memiliki peran yang sangat penting untuk aktivitas industri dan utilitas di tanah air. Mencari penggantinya tentu saja memerlukan usaha yang lebih.

Di sisi lain, bila UE balik bereaksi dengan mengganggu ekspor Indonesia yang lain, maka kinerja ekspor Indonesia berpotensi akan makin tak beres.

Tahun 2018 saja nilai defisit perdagangan luar negeri mencapai US$ 8,54 miliar, dan merupakan yang terparah sepanjang sejarah republik ini.

Akan tetapi perlu diakui bahwa masalah sawit ini bukan perkara mudah. Pasokan minyak sawit dunia akan kembali meluap dengan berkurangnya serapan dari konsumen.

India sebagai konsumen terbesar minyak sawit tampaknya masih akan sulit untuk menerima pasokan tambahan akibat gagal jual ke UE. Sebab, produksi minyak nabati domestik di Negeri Kari telah meningkat tahun ini.

Berdasarkan keterangan dari B.V. Mehta, Direktur Eksekutif Solvent Extractors Association of India yang dilansir dari Reuters Rabu (13/3/2019), produksi rapeseed India akan menyentuh rekor 8 juta ton pada tahun ini.

Akibatnya, ketersediaan minyak rapeseed domestik India akan meningkat lebih dari 1,5 juta ton yang akan menyerap lebih banyak permintaan minyak nabati.

China juga hampir sama. Adanya potensi kesepakatan dagang dengan AS diprediksi membuat Negeri Panda akan membeli lebih banyak kedelai.

Kalau sudah begini, konsumsi dalam negeri benar-benar perlu ditingkatkan.

Program B20 yang telah dicanangkan oleh pemerintah perlu menjadi perhatian khusus karena bisa meningkatkan permintaan. Bahkan percepatan untuk mencapai B30 atau bahkan B100 juga perlu masuk ke dalam pertimbangan.

Sebagai informasi program B20 mengharuskan 20% dari campuran biodiesel disumbang oleh Fatty Acid Methyl Ester (FAME) yang berasal dari sawit. Sedangkan B30 dan B100 artinya porsinya masing-masing sebesar 30% dan 100%.

Karena bila tidak, maka harga minyak sawit akan semakin tertekan karena terjadi banjir pasokan. Nilai ekspor bukan hanya hilang dari permintaan Uni Eropa, tapi juga bisa dari penurunan harga minyak sawit.

TIM RISET CNBC INDONESIA (taa/taa)

Let's block ads! (Why?)