Masyita Crystallin, Economist DBS Group Research untuk Indonesia, dalam risetnya hari ini, Kamis (21/2/2019), mengatakan kebijakan pangan dua kandidat calon presiden (capres) baik capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) maupun capres nomor urut 02 Prabowo Subianto punya tujuan sama yakni stabilisasi dan penurunan harga pangan.
Prabowo membawa aura nasionalisme dengan mendukung produsen pangan yakni petani dan nelayan. Dia juga berjanji untuk menyediakan subsidi pupuk bagi petani. Sementara Jokowi mengatakan strategi menjaga harga di tingkat petani ialah petani wajib punya akses langsung ke pasar, termasuk lewat marketplace. Memangkas mata rantai proses distribusi bagi Jokowi sangat penting, begitu pun membuka pembiayaan bagi petani, misalnya peer-to-peer lending.
Hanya saja, Masyita menekankan kebijakan populis pemerintah yang berencana tak lagi mengimpor beras dinilai justru akan berbalik merugikan petani. Sebab, meski saat ini produksi beras dalam negeri sudah bisa menutupi permintaan beras dalam negeri, tapi impor tetap dibutuhkan demi menjaga stabilitas harga, terutama saat panen kurang baik dan pengaruh cuaca.
Menurut data historis, Indonesia telah mengalami tekanan yang cukup besar pada harga beras selama panen di 2014-2016 yang disebabkan oleh El Nino.
 Foto: World Bank |
Sementara, menurut hasil studi Bank Dunia pada 2015, lebih dari 25% petani beras adalah konsumen beras, dan 65% lebih dari total seluruh petani Indonesia mengkonsumsi beras. Faktanya, kebutuhan beras sangat signifikan mencapai 25% dari total kebutuhan masyarakat kelas bawah.
Masyita menilai kebijakan proteksi di industri beras dapat merugikan petani dan rumah tangga miskin jika stabilitas harga terganggu.
Lebih lanjut, terkait dengan kebijakan energi yakni penggunaan energi baru dan terbarukan (renewable energy) di Indonesia, menurut Masyita saat ini masih cukup berat. Sebab, dengan harga jual listrik masih rendah, belum menguntungkan penerapan energi terbarukan.
"Tidak adanya kepastian peraturan juga membuat investor enggan untuk berinvestasi. Penggunaan renewable energy juga akan membuat PLN kehilangan pendapatan mengingat mayoritas pembangkit listrik PLN mayoritas menggunakan tenaga batu bara," katanya.Di lain pihak, konsumsi energi Indonesia masih rendah jika dibanding dengan negara di regional seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam. Dengan demikian, selain mengimbangi penggunaan energi, Indonesia juga masih memiliki pekerjaan berat untuk meningkatkan konsumsi energi.
Dalam hal pembangunan infrastruktur dan upaya mendorong kemudahan berbisnis, Masyita menilai ada perbaikan. Kemudahan berbisnis di Indonesia, menurut Bank Dunia, berada di peringkat 73, naik dari posisi 120 di 2014.
Selain itu, indeks kinerja logistik Indonesia juga meningkat menjadi 3,15 pada 2018 dari 3,08 pada 2014, meskipun masih di bawah Vietnam yang nilainya 3,27 di 2018.
Dia menilai dampak ekonomi dari pembangunan infrastruktur memang belum terlihat. Namun dengan dilakukannya pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa akan dapat menurunkan ketimpangan regional dan menyediakan konektivitas antardaerah. "Upaya ini juga akan menciptakan kawasan-kawasan baru yang berpotensi menciptakan wilayah pertumbuhan baru."
Sebelumnya DBS Group Research menetapkan rekomendasi 'netral' untuk prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pesta demokrasi Pilpres yang akan digelar 17 April mendatang. Pilpres diprediksi memberikan stabilitas kepada pemerintah.
Simak wawancara dengan Chief Economist and Managing Director of DBS Bank, Taimur Baig.
[Gambas:Video CNBC] (tas)
https://ift.tt/2SWhJNm
February 22, 2019 at 01:45AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Swasembada Beras, Energi dan Infra? Begini Kata DBS"
Post a Comment