Peluang Ada, Tapi Kenapa Swasta Susah Jual Avtur di RI?

Jakarta, CNBC Indonesia- Setelah sempat disinggung oleh Presiden Joko Widodo terkait monopoli penjualan avtur oleh PT Pertamina (Persero), Wakil Presiden Jusuf Kalla pun memberi lampu hijau untuk hadirnya badan usaha selain Pertamina dalam menjual bahan bakar jenis avtur.

Baik Presiden maupun Wakil Presiden sama-sama optimistis bahwa badan usaha swasta penyedia BBM berminat untuk masuk menjadi penyalur avtur. Ditambah lagi, formula harga jual avtur pun sudah disediakan oleh Pemerintah.

Hanya saja, menjual avtur di bandara memang tidak semudah membalikkan telapak tangan bagi swasta.

CNBC Indonesia bertemu dengan seorang petinggi perusahaan migas internasional yang tak mau dibuka identitasnya. Dari perbincangan sangat terbaca, bahwa perusahaannya sangat berminat masuk ke pasar avtur RI.

Ia menjelaskan untuk memasok avtur ke bandara memerlukan infrastruktur dan mata rantai yang cukup banyak.

Dimulai dari kilang untuk mengolah avtur, lalu avtur dipasok ke terminal BBM dengan berbagai moda transportasi; bisa lewat pelabuhan atau darat tergantung letak bandara dan terminal penyimpanan BBM.

Dari terminal BBM, avtur harus diangkut lagi ke bandara dan disimpan di fasilitas penampungan yang disediakan bandara. Lalu, ada juga pembangunan pipa bawah tanah untuk menyalurkan avtur ke pesawat. Atau jika tidak gunakan pipa bawah tanah, menggunakan truk penyalur untuk memasok avtur ke bandara.

Masalahnya, semua infrastruktur tersebut selama ini dibangun dan dimiliki oleh Pertamina saja. "Sementara di luar negeri, ini dikelola oleh pihak bandara atau dikerjasamakan oleh pihak bandara," kata dia, Rabu (13/2/2019).

Pernyataan serupa juga ditegaskan oleh Direktur Utama PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) Haryanto Adikoesumo. "Idealnya seperti itu, jika ada bandara baru biasanya stakeholdernya diajak kerjasama oleh bandara. Di Singapura di mana-mana seperti itu, open access jadi bisa ada kompetisi," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (13/2/2019).

AKR contohnya saat ini sedang mengincar penjualan avtur, dengan menggandeng BP. Namun, mereka mengincar pasar Indonesia Timur terlebih dulu. "Karena di sana banyak bandara baru, jadi kami bisa gabung dan masuk dari awal untuk infrastrukturnya," jelasnya.

Untuk infrastruktur, kata Haryanto, AKR diuntungkan karena sebelumnya sudah memiliki terminal-terminal BBM. "Kalau kilang kan tidak perlu, karena avtur kita hampir separuhnya itu impor. Jadi infrastrukturnya untuk kami tidak banyak menelan biaya," kata dia.

Ia memaparkan untuk bisnis avtur ini perusahaan sudah menyiapkan infrastruktur karena sudah memiliki beberapa titik penampungan, yakni hingga 16 titik.

Kemarin, perusahaan telah menandatangani perjanjian kerja sama (joint venture) dengan Perusahaan minyak bumi yang bermarkas di London, BP.

"(Avtur) memang AKR sudah menandatangani joint venture dengan BP, saat ini kami sedang dalam tahap persiapan," kata Direktur Utama PT AKR Corporindo Haryanto Adikoesoemo, di Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Proses Perizinan
Selain itu, masalah perizinan pun tidak bisa dilupakan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, memang sementara ini pasar penjualan avtur belum dibuka untuk badan usaha lainnya, walaupun berdasarkan regulasi tidak ada larangan untuk badan usaha lain menjual avtur.

Penyebabnya, lanjut Djoko, karena belum ada izin untuk badan usaha BBM lain selain Pertamina dalam menjual avtur. "Urutannya mereka dapat izin dulu dari bandara," pungkas Djoko.

Saksikan video eksklusif Menhub Budi Karya yang meminta harga avtur turun di bawah ini:

[Gambas:Video CNBC]

(gus/gus)

Let's block ads! (Why?)