Jokowi: Yang Kami Sampaikan itu Bukan Data Ngarang

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai data-data yang disampaikannya dalam berbagai kesempatan, termasuk pada saat debat kedua pemilihan presiden 2019, Ahad (17/2/2019).

Berbicara di sela-sela rangkaian kunjungan kerja di Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, Jokowi mengemukakan bahwa data-data yang disampaikannya diperoleh dari kementerian dan lembaga.

"Kita ini menyampaikan data dari kementerian, bukan karangan sendiri," tegas Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media, seperti dikutip dari laman setkab.go.id, Senin (18/2/2019).

Misalnya data impor jagung. Ia mengaku telah mengkonfirmasi ulang data tersebut kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Enggartiastio Lukita sebelum disampaikan di depan publik.

Selain itu, berkaitan dengan data impor beras. Jokowi menekankan, bahwa impor dilakukan untuk memasok cadangan strategis, untuk hal yang bersifat darurat seperti bencana, hingga berjaga-jaga jika terjadi gagal panen.

"Dari data BPS yang saya terima di 2018 itu sudah surplus 2,8 juta ton. Tolong konfirmasi ke BPS. Jadi kita itu datanya data dari kementerian, dari lembaga, bukan ngarang sendiri. Bukan ngarang-ngarang itu," tegasnya.

Jokowi: Yang Kami Sampaikan itu Bukan Data Ngarang

Foto: Debat Kedua Calon Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Holten Sultan, Jakarta, (17/2). (Reuters/Willy Kurniawan)

Jokowi pun berbicara mengenai isu kebakaran hutan. Pada waktu debat, dalam tiga tahun ke belakang Indonesia telah terbebas dari yang namanya kebakaran hutan.

Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengklarifikasinya bahwa yang dimaksud adalah pemerintah bisa mengatasi kebarakan hutan dalam tiga tahun karena mampu turun hingga 85% lebih.

"Artinya, sekarang enggak ada yang namanya pesawat enggak bisa turun, enggak bisa naik kaya dulu. Keluhan di provinsi mengenai asap juga tidak ada, keluhan dari negara tetangga dalam tiga tahun ini," katanya.

"Singapura, Malaysia dapat dikatakan enggak ada komplain sama sekali. Itu yang kita maksud," tegas bekas Walikota Solo tersebut.

Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki

Adapun dalam konteks isu infrastruktur, Jokowi lebih menekankan pada pembebasan lahan yang selama ini menjadi masalah utama pembangunan infrastruktur.

"Kalau konflik agraria, sebelum sertifikat lahan itu selesai 80 juta, konflik itu pasti ada di semua provinsi," tegasnya.

Simak video saat Jokowi dan Prabowo berdebat soal unicorn di bawah ini.

[Gambas:Video CNBC] (miq/miq)

Let's block ads! (Why?)