Lantas, bagaimana kronologinya?
Berbicara di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (19/2/2019), JK mengemukakan kronologi awal mula tanah tersebut jatuh ke tangan Prabowo.
Awalnya, lahan tersebut berada di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Lahan tersebut, diakui JK, memang mengalami kredit macet di Bank Mandiri. Prabowo, sambung dia, kemudian menyambangi JK untuk kemungkinan untuk membeli lahan tersebut.
"Dia [Prabowo] mau beli. Saya tanya, you mau beli berapa? Beli harus cash tidak boleh utang. Siap dia [Prabowo] akan beli cash. Dia belilah itu," kata JK meniru percakapannya dengan Prabowo.
 Foto: REUTERS/Darren Whiteside |
Sebelum lahan tersebut diakusisi, JK mengaku sempat menghubungi Agus Martowardojo yang pada saat itu masih menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri.
"Saya minta Agus Marto, untuk diberikan ke pribumi, agar enggak ke tangan Singapura. Ada orang Singapura mau beli. Pengusaha Singapura dan Malaysia," tegasnya.
"Jadi benar itu [dibeli Prabowo]. Daripada diambil asing. Tetapi itu aturan yang ada bayar cash. Pinjam dari mana saya tidak tahu, saya tidak izinkan kalau cash," katanya.
 Foto: Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (CNBC Indonesia/Shalini) |
Prabowo membeli izin HGU Kalimantan seharga US$ 150 juta. Selain karena faktor tak ingin melepas izin tanah tersebut ke pihak asing, keputusan tersebut juga bertujuan untuk mendukung ekspor.
"Tujuannya untuk ekspor. Jadi kita dukung untuk ekspor. Dia punya itu otomatis saja. Sinarmas punya di Riau, Palembang, atau usaha lainnya. Memang tidak mungkin ekspor kertas dan sebagainya tanpa ada bahan baku untuk hutan industri," tegas JK.
Simak video saat Bos Adhi Karya merespons kritik JK terkait LRT di bawah ini.
(miq/miq)
http://bit.ly/2GxNZj2
February 20, 2019 at 12:04AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Cerita JK Setuju Lahan 220.000 Ha di Kaltim Dibeli Prabowo"
Post a Comment