Dalam kesempatan itu, BKS, sapaan akrab Budi Karya Sumadi, menyinggung perihal truk 'kegemukan' alias overdimension and overloading (ODOL) yang kerap ditemui di jalan raya.
 Foto: Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam National Day Oman di Kempinski Hotel, Jakarta. (CNBC Indonesia/Bernhart Farras) |
Menurut dia, keberadaan truk 'kegemukan' berdampak kepada pembengkakan biaya untuk pengelolaan jalan. Imbasnya, dana yang ada tidak dapat digunakan untuk membangun jalan yang baru.
Oleh karena itu, pada Juli 2018, Kemenhub bersama Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan meluncurkan kesepakatan untuk menegakkan aturan yang ada. Perjanjian itu diteken bersama sejumlah asosiasi, termasuk Aptrindo.
"Tapi dari dialog dan Pak Presiden sempat memutuskan, kita kasih waktu dan masukan. Dan saya minta pak dirjen (Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi) supaya dialognya terus, jangan ada lewat-lewat," ujar BKS.
"Dan kepada pak korlantas (Kepala Korlantas Polri Irjen Refdi Andri) juga kita soft pak, jangan ada yang ditangkep-tangkepin dulu. Karena ada informasi ada yang mulai nangkep-nangkep, jangan," lanjutnya.
 Foto: Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) |
Lebih lanjut, BKS mengatakan, Aptrindo merupakan salah satu kontributor dalam perekonomian Indonesia. Sebab, banyak truk yang telah mengantarkan atau mendistribusikan sembako seperti dalam bentuk beras dari satu tempat ke tempat lain.
"Kalau gak ada bapak ibu sekalian, ekonomi indonesia tidak berjalan baik," kata BKS.
Simak video seputar kiprah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC] (miq/miq)
http://bit.ly/2WWCZAR
February 14, 2019 at 11:21PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Truk 'Kegemukan', Menhub: Pak Polisi, Jangan Ditangkap Dulu"
Post a Comment