Dalam sebuah memo yang dilihat oleh Reuters pada hari Kamis (21/2/2019), mereka menyebut suhu tinggi, kekeringan, banjir, dan sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai penyebab hal tersebut.
Dirilisnya memo dua halaman yang tak bertanggal oleh misi Korea Utara ke PBB itu terjadi menjelang pertemuan tingkat tinggi kedua antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.
Pertemuan mengenai denuklirisasi Semenanjung Korea itu akan diadakan pekan depan di Vietnam, mengutip Reuters.
Washington telah menuntut agar Korea Utara menghentikan program senjata nuklir yang mengancam Amerika Serikat, sementara Korea Utara berusaha agar sanksinya dicabut, dan pengakhiran secara resmi Perang Korea tahun 1950-1953 serta jaminan keamanan.
Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara itu telah secara resmi meningkatkan sanksi terhadap Korea Utara sejak 2006 dalam upaya untuk menghentikan pendanaan untuk program rudal nuklir dan balistik Pyongyang.
"Pemerintah DPRK (Korea Utara) menyerukan kepada organisasi internasional untuk segera menanggapi penanganan situasi pangan," menurut memo Korea Utara, yang digambarkan oleh misi PBB di negara itu sebagai tindak lanjut dari penilaian bersama dengan Program Pangan Dunia (WFP) antara 26 November hingga 7 Desember 2018. WFP menolak berkomentar.
Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) adalah nama resmi untuk Korea Utara.
Memo itu mengatakan produksi pangan Korea Utara tahun lalu adalah 4,951 juta ton, turun 503.000 ton dari 2017. PBB mengonfirmasi angka-angka ini sebagai data resmi pemerintah yang diberikan pada akhir Januari. Dalam memo juga disebutkan bahwa produksi pangan Korea Utara termasuk beras, gandum, kentang, dan kacang kedelai.
Korea Utara mengatakan akan mengimpor 200.000 ton makanan dan memproduksi sekitar 400.000 ton tanaman di awal, tetapi masih akan tetap kekurangan, dan mulai Januari akan memotong jatah harian menjadi 300 gram per orang dari 550 gram.
 Foto: KCNA/via Reuters |
Para pejabat PBB dan kelompok-kelompok bantuan di Korea Utara sedang berkonsultasi dengan pemerintah untuk "lebih memahami dampak situasi keamanan pangan pada orang-orang yang paling rentan untuk mengambil tindakan dini untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan mereka," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric pada hari Kamis (22/2/2019).
Dia mengatakan PBB dan kelompok-kelompok bantuan hanya mampu membantu sepertiga dari enam juta orang yang diperkirakan membutuhkan tahun lalu karena kurangnya dana. Seruan pendanaan pada PBB senilai US$ 111 juta pada 2018 hanya seperempat yang didanai, kata Dujarric.
PBB memperkirakan total 10,3 juta orang, hampir setengah dari populasi Korea Utara, membutuhkan bantuan dan sekitar 41% warganya kekurangan gizi, kata Dujarric.
Bersamaan dengan cuaca ekstrem, memo Korea Utara itu juga menyalahkan sanksi PBB karena membatasi pengiriman bahan pertanian dan menghambat pasokan bahan bakar untuk sektor pertanian.
Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara Stephen Biegun mengatakan awal bulan ini bahwa Amerika Serikat telah melonggarkan aturan tentang bantuan kemanusiaan ke Korea Utara dan sedang bekerja untuk menghapuskan hambatan dalam persetujuan PBB.
Saksikan video mengenai perjalanan Kim Jong Un ke Vietnam berikut ini.
(prm)
https://ift.tt/2GWHnu3
February 22, 2019 at 06:55PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Korea Utara Terancam Krisis Pangan"
Post a Comment