Ekonomi China Melambat, Mari Elka: Perbaiki Iklim Investasi!

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonomi global masih diselimuti awan ketidakpastian, salah satunya bersumber dari melambatnya ekonomi China. Ekonom yang juga mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mendorong agar pemerintah memperbaiki iklim investasi dan mendiversifikasi pasar ekspor.

Dana Moneter Internasional (IMF) telah memproyeksikan ekonomi dunia akan tumbuh 3,5% di 2019 dan 3,6% di 2020. Angka tersebut turun masing-masing 0,2 dan 0,1 poin persentase dari perkiraan yang disampaikan Oktober tahun lalu.

Mari Elka Pangestu menyebut, melambatnya ekonomi China berpengaruh pada sektor perdagangan, utamanya komoditas ekspor yang masih menjadi andalan Indonesia seperti batu bara, CPO yang sepanjang 2018 lesu, akibatnya neraca perdagangan mengalami defisit sebesar US$ 8,57 miliar. Ketegangan perang dagang AS dengan China ditengarai menyebabkan permintaan komoditas asal Indonesia seret.

"Kita sudah merasakan dampak perlambatan ekonomi Tiongkok, harga komoitas, CPO, maupun batu bara (anjlok), ini dalam konteks perdagangan, yang 2018 lalu menjadi defisit," tutur Mari Elka yang juga Presiden Komisaris PT Bank BTPN Tbk itu, saat konferensi pers di Menara BTPN, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Mari Elka menilai, atas kondisi itu, pemerintah harus mengambil peluang, salah satunya dengan melakukan diversifikasi pasar.

"Kita harus menyikapi (perlambatan ekonomi China) melalui diversifikasi pasar, batu bara, sawit, pasar yang tumbuh di Asia Selatan seperti di India, Pakistan, Bangladesh, Sri lanka, ini menjadi yang harus kita tingkatkan plus juga menjajaki perjanjian dagang," imbuh Mari Elka.

Sisi lain, ia mengapresiasi langkah pemerintah memperbaiki iklim investasi. Sebab, perang dagang, kata dia membuka peluang Investasi ke negara-negara lainnya di luar China. "Pemerintah harus perbaiki iklmi investasi, dan kita menunggu ada pengumuam kemarin akan mempermudah ekspor, ini hal cepat yang harus dilakukan pemerintah," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo bakal melansir instrumen baru untuk mendorong peningkatan ekspor. Kebijakan itu hadir dalam wujud penyederhanaan proses ekspor, termasuk di pelabuhan. Aspek penting yang menjadi fokus adalah simplifikasi prosedur ekspor. Tujuannya adalah untuk menghadirkan efisiensi biaya dan waktu dengan pengurangan jenis komoditas yang wajib menyertakan laporan surveyor (LS) dan larangan terbatas (lartas) ekspor lainnya.

(dru)

Let's block ads! (Why?)